Jerowaru | Krisis iklim global bukan lagi sekedar isu elite, melainkan ancaman nyata bagi ruang hidup masyarakat akar rumput. Merespons absennya pemetaan potensi energi lokal, WALHI NTB bersama Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN) menginisiasi langkah radikal melalui Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Lapang Transisi Energi Berkeadilan (SLTEB) yang digelar di Sekretariat LPSDN, Jerowaru, Sabtu (11/7).
Gerakan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran struktural penting : Kepala Desa Pemongkong yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Ketua beserta anggota BPD, tokoh masyarakat, serta representasi pemuda-pemudi desa yang berkolaborasi aktif dengan aktivis lingkungan. Kehadiran seluruh elemen ini menandai konsensus kolektif tingkat tapak untuk menyusun draf awal Rencana Umum Energi Desa (RUEDes) berbasis kearifan ekologis.
WALHI NTB dan LPSDN mengatakan, Langkah ini bukanlah diskusi seremonial belaka, melainkan sebuah gugatan ideologis terhadap sentralisasi tata kelola energi. Dengan merumuskan RUEDes secara mandiri, Desa Pemongkong sebagai titik koordinat kegiatan nantinya akan mempraktikkan bentuk nyata dari "Demokrasi Energi"—memastikan peralihan dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan adil, mandiri, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai patron utama, bukan akumulasi kapital korporasi.
Melalui pemetaan partisipatif ini, Sekretaris Desa Pemongkong menegaskan : " Bahwa transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian teknologi, melainkan sebuah pemulihan hak-hak ekologis yang harus dimulai dan berdaulat dari tingkat desa."***